Beda Sikap PDIP Soal Tapera di Era Presiden SBY hingga Jokowi
- PDIP
VIVA Bandung - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jadi salah satu partai yang menolak keras kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Tapera mewajibkan seluruh karyawan swasta untuk memotong gaji sebanyak 3 persen untuk pembangunan rumah.
Meski begitu, karyawan yang sudah memiliki rumah pun masih wajib membayar Tapera sebagai bentuk wujud dari semangat gotong royong.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, alasan partainya menolak kebijakan Tapera karena kondisi Ekonomi rakyat sedang tidak baik-baik saja.
Selain itu, Hasto juga menyinggung soal Bansos Pemilu yang berpengaruh terhadap kemerosotan perekonomian rakyat.
“Kita kan baru pemulihan ini setelah Pemilu dana terkuras dan bansos melunjak habis-habisan, ya dalam situasi itu recovery dulu dong,” tegas Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
“Termasuk kemampuan ekonomi rakyat yang belum pulih sehingga hal itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” sambungnya.
Meski begitu, Hasto mengaki partainya pernah mendukung Undang-Undang (UU) Tapera pada masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat itu, PDIP mendukung program Tapera mengingat kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia sangat krusial.
