Muhammadiyah Berharap Pansus Haji Tidak Dijadikan Alat Politik oleh Anggota DPR

"Perbaikan dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan dan persaingan perseorangan sebagai politisi," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap untuk mengikuti pansus yang dimotori oleh DPR RI demi mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.  

"Ya kita ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi. Jadi kita ikuti saja," kata Menag.

Gus Men sapaan akrabnya, ia mengaku siap untuk memberikan laporan terkait penyelenggaraan haji 2024. 

"Mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan," katanya.

Meski begitu, lanjut Yaqut, saat ini pihaknya tengah fokus untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh jamaah haji Indonesia, apalagi kini memasuki fase pemulangan jamaah.  

"Saya belum bisa ngomong soal evaluasinya, karena operasional haji belum selesai. Jadi nanti kita tunggu operasionalnya selesai sampai tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik," katanya. 

Halaman Selanjutnya

Di sisi lain, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah menegaskan pembentukan pansus haji bertujuan agar haji yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi.