Relawan Prabowo Ultimatum Mobil Maung Pindad Jadi Operasional Menteri

VIVA Bandung – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penggunaan Mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas bagi seluruh menteri dan pejabat eselon I Kabinet Merah Putih.

Instruksi ini dilihat sebagai langkah konkret dalam mendorong kemandirian industri otomotif dan mengurangi ketergantungan pada produk impor, sejalan dengan visi Prabowo dalam memperkuat Nasionalisme Ekonomi.

Meski begitu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pengadaan mobil ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati, mengingat proses perencanaan yang diperlukan.

Hasan menyampaikan bahwa meskipun Presiden telah menginstruksikan penggunaan mobil Maung untuk para menteri dan pejabat tinggi lainnya, implementasinya akan mengikuti prosedur yang matang dan tidak terburu-buru.

“Memang nanti para menteri akan menggunakan mobil Maung, tetapi kita masih dalam tahap perencanaan. Ini perlu waktu agar semua proses berjalan dengan baik,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024.

Instruksi ini juga didukung penuh oleh Ketua Umum Badan Relawan Prabowo (BRP), Laksda TNI (Purn) Dr. Ir. Eko Djalmo Asmadi, yang menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata keberpihakan Presiden Prabowo pada industri dalam negeri.

Eko menyebut bahwa keputusan ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi mandiri dan membangkitkan rasa bangga terhadap produk nasional.

“Arahan Bapak Presiden untuk menggunakan produk lokal seperti Maung bukan sekadar instruksi, melainkan komitmen kuat untuk mendukung industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya, Kamis 31 Oktober 2024.

Pengadaan Bertahap dengan Dukungan Lintas Kementerian

Meskipun sudah ada arahan dari Presiden, Hasan menjelaskan bahwa pengadaan mobil Maung bagi para pejabat akan memerlukan waktu.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara akan menjadi dua instansi utama yang mengoordinasikan proses ini.

Hasan menekankan bahwa penggunaan mobil dinas Maung tidak akan dilakukan secara langsung dalam waktu dekat.

“Kita harus melewati berbagai tahapan dan memastikan kesiapan produksi Pindad untuk memenuhi permintaan ini,” kata Hasan.

Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menambahkan bahwa Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 70 persen, dengan target produksi sebanyak 5.000 unit dalam 100 hari kerja.

“Komponen lokalnya sudah 70 persen, dan kami terus berupaya meningkatkan ini. Mobil ini bukan hanya kendaraan dinas, tetapi juga cerminan dari kemampuan industri nasional yang perlu kita banggakan,” jelas Putranto usai rapat di DPR RI.

Komitmen BRP pada Nasionalisme Ekonomi

Ketua Umum BRP, Eko Djalmo Asmadi, menilai bahwa inisiatif ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mendukung nasionalisme ekonomi.

BRP memandang bahwa kebijakan tersebut tidak hanya membantu pengembangan industri otomotif, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi dalam teknologi otomotif.

“Kami di BRP melihat kebijakan ini sebagai wujud nyata dari semangat nasionalisme ekonomi yang ingin dibangun oleh Presiden Prabowo. Ini adalah langkah penting menuju kemandirian nasional yang lebih kokoh,” kata Eko.

Eko juga menggarisbawahi pentingnya implementasi bertahap dalam penggunaan mobil Maung agar proses berjalan lancar dan sesuai prosedur. Menurutnya, tahapan bertahap ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang realistis dan matang.

“Implementasi kebijakan ini akan berjalan bertahap, dan BRP mendukung pendekatan tersebut. Setiap kebijakan besar memerlukan perencanaan yang matang, dan kami akan terus mendukung Presiden dalam upaya ini,” tambah Eko.

Dukungan untuk Mengurangi Ketergantungan Impor

BRP mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada produk lokal.

Eko berharap bahwa langkah ini dapat menginspirasi masyarakat untuk semakin mencintai produk dalam negeri dan meningkatkan kepercayaan diri bangsa dalam mengembangkan teknologi.

“Kami berharap penggunaan Maung ini menjadi simbol nasionalisme yang bisa dicontoh oleh masyarakat luas. Dukungan terhadap produk dalam negeri harus datang dari seluruh elemen bangsa,” ungkapnya.

Menurut Eko, kebijakan ini juga bisa menjadi titik tolak dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada produk impor, terutama di sektor otomotif.

Ia menilai bahwa penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas akan memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri otomotif yang lebih mandiri dan berdaya saing.

“Ini adalah langkah penting yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan mandiri,” ujarnya.

Dengan instruksi penggunaan Maung, komitmen BRP untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang mendukung industri dalam negeri.

BRP berharap kebijakan ini akan membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi yang mandiri dan stabil, yang didukung oleh kebanggaan terhadap produk Nasional. **