Muhammadiyah Berharap Pansus Haji Tidak Dijadikan Alat Politik oleh Anggota DPR

VIVA Bandung - Sekretaris umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti berharap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh anggota DPR RI tidak bermuatan unsur politis.

"Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan menteri agama atau Kementerian Agama karena hal-hal yang sifatnya personal, saya kira itu harus dihindari," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah dalam persoalan pansus haji berada pada posisi netral, tidak mendukung dan tidak juga menolak.

Menurutnya, pembentukan pansus haji memang merupakan hak anggota dewan.  

"Sepanjang dilaksanakan sesuai niat awal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji lebih baik, saya kira itu patut diapresiasi," katanya.

Dengan tegas Mu'ti berharap, pembentukan pansus haji oleh DPR RI tidak bermuatan politis dan murni untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terlebih Mu'ti sangat mengkhawatirkan jika ada maksud politik dari oknum anggota DPR untuk menyerang Menteri Agama atau Kementerian Agama.

Halaman Selanjutnya

"Perbaikan dan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan dan persaingan perseorangan sebagai politisi," kata dia.