Mendagri Diminta Sikapi Kendala Pelayanan Publik di Papua
Bandung – Anggota Forum Komunikasi Dekan FISIP se Indonesia (DKISIP) Heri Herdiawanto mendorong Kemendagri untuk segera turun tangan. Terutama, dalam menjaga kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua. Apalagi, Kemendagri merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah.
"Soliditas penegak hukum dan support pemerintahan/birokrasi oleh Kemendagri jelas perlu segera turun tangan demi menjaga kualitas pelayanan pada publik," ujarnya, Kamis, 20 Oktober 2022.
Menurutnya, tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terganggu lantaran Gubernur Lukas Enembe dalam beberapa waktu terakhir tinggal di rumahnya. Hal itu terjadi karena politikus Partai Demokrat sakit dan berstatus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD.
"Akibatnya, tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah secara maksimal," ucapnya.
Meskipun mendorong Mendagri untuk bersikap, Heri meminta Tito Karnavian dan jajarannya tidak melewati batas kewenangannya.
"Benar, tetap proporsional dan profesional sesuai rambu-rambunya." ungkapnya.
Di sisi lain Alumnus Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, menyayangkan sikap kuasa hukum Lukas Enembe yang meminta KPK menyelesaikan masalah korupsi dengan pendekatan hukum adat Papua. Pangkalnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
