Resah Penghapusan Honorer, Satpol PP di Sukabumi Ngadu ke Dewan

Bandung – Honorer Satpop PP Kabupaten Sukabumi mengaku resah adanya aturan dari Kementerian PAN RB tentang penghapusan tenaga honorer. Ditambah di dalam UU nomor 23/2014 dan  PP nomor 16/2018 tentang Satpol PP, pegawai di lingkugan tersebut harus PNS.

Perwakilan Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) DPD Kabupaten Sukabumi Ari Awaludin meminta, pemerintah pusat membuat regulasi baru. Sehingga, honorer Satpol PP masih bisa bekerja. 

"Kami meminta dibuatnya regulasi baru, khususnya honorer Satpol PP. Mudah-mudahan diangkat PNS langsung," ujarnya ketika beraudiensi dengan Anggota DPR RI Mohamad Muraz.

Dirinya meminta, mantan Wali Kota Sukabumi periode 2013-2018 bisa menyuarakan keluh kesah Satpol PP di daerah ke tingkat pusat. Sehingga, aspirasi mereka bisa diakomodir dengan pembuatan regulasi baru.

"Se Indonesia ada sekitar 90 ribu honorer Satpol PP. Jadi, mudah-mudahan aspirasi kami diakomodir pemerintah pusat. Sehingga, bisa dibuatkan regulasi baru," ucapnya. 

Sementara itu, Anggota DPR RI Mohamad Muraz mengaku, akan memperjuangkan aspirasi Satpol PP. Terutama, mengenai status honorer yang rencananya akan dihapus 2023 nanti.

"Kita akan terus berjuang agar mendapatkan perhatian pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Halaman Selanjutnya

Apalagi, pemerintah daerah tidak bisa hanya sekadar membuat peraturan daerah. Sementara itu, penegakan perda itu tidak bisa terlaksana.