Penyidik Dinilai Ngawur, Ketua APSI Jatim Wakili Kliennya Gugat Praperadilan Kapolres Sumenep
- Dokumentasi Pribadi
Karena hal itu, Sulaisi menyebut, penetapan para tersangka ini diduga tanpa bukti kuat. Ia bahkan menilai Polres Sumenep ngawur dan sewenang-wenang.
"Ada dua alasan. Pertama, salah mengenai pelaku/orang/subjek hukum, karena para tersangka adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang menerima mandat untuk kerja bakti dari Pemerintah Desa," ujar Direktur LKBH IAIN Madura itu.
Dia pun menjelaskan pasal 14 ayat (8) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberi ketentuan bahwa ”badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggungjawab kewenangan tetap pada pemberi mandat".
"Artinya terhadap kewenangan yang diperoleh melalui surat mandat tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat, bukan pada para tersangka," jelasnya.
Itulah menurut Sulaisi, mengapa penyidik harus mempunyai pengetahuan tentang hukum pemerintahan dan jangan hanya tahu mau menghukum orang.
Kedua, lanjut dia, salah mengenai hukumnya atau penerapan hukum karena pejabat yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana. Padahal Pasal 170 adalah delik Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.
"Bagaimana bisa pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan menggunakan anggaran negara dijerat dengan delik Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum?" tanya Sulaisi.
