Pemkab Bandung Barat Krisis Keuangan, Nasib Tenaga Honorer Terancam
- Istimewa
BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengalami krisis keuangan. Hal tersebut berdampak terhadap berbagai aspek, salah satunya gaji para tenaga honorer atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Sodikin menjelaskan, berdasarkan laporan dari Bapelitbangda KBB, anggaran untuk gaji para honorer baru terakomodir hanya sampai September.
"Kalau tidak salah dulu Bappeda itu (Bapelitbangda) mengalokasikan 9 bulan. Ya, karena kita kondisi keuangan memang terbatas," kata Asep di Pemkab Bandung Barat pada Kamis, 28 Juli 2022.
Ilustrasi krisis keuangan
- Pixabay
Sementara gaji para honorer untuk tiga bulan sisa akhir tahun ini belum mendapat kepastian. Pemkab Bandung Barat tengah mencari solusi untuk hal tersebut.
Pasalnya, tidak dipungkiri jika Pemkab Bandung Barat sangat membutuhkan tenaga honorer untuk menutupi kekurangan pegawai. Di sisi lain, anggaran dalam tiga tahun terakhir belum membaik.
"Realitanya kan dua sisi berbeda, anggarannya enggak ada di satu sisi butuh (tenaga honorer)," ujar Asep.
Jika sampai pembahasan hingga pengesahan APBD Perubahan anggarannya tidak kunjung tersedia, maka nasib ribuan tenaga honorer di Pemkab Bandung Barat diujung tanduk. Mereka terancam tak diberhentikan diakhir tahun ini.
Ilustrasi honorer
- Istimewa
Diawal tahun 2022, Pemkab Bandung Barat sempat membuat skenario untuk memangkas besaran gaji para tenaga honorer agar anggarannya cukup hingga satu tahun penuh. Namun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan.
