Bantuan PKH 2025 Jangkau Lebih Banyak Keluarga Miskin Berdasarkan Data
- Istimewa
VIVABandung – Dalam upaya memberikan perlindungan sosial yang lebih baik, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2025.
Program bantuan tunai bersyarat ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan.
Tahun 2025 menjadi tahun yang istimewa untuk program PKH karena adanya pembaruan sistem pendataan yang lebih akurat.
Dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSE), pemerintah berupaya meminimalisir kesalahan data dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Langkah ini merupakan respons atas berbagai kritik dan evaluasi program yang selama ini dianggap kurang efektif dalam menjangkau penerima manfaat.
Bansos PKH
- Istimewa
Program PKH tahun 2025 memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan dalam masyarakat.
Bantuan yang diberikan mencakup berbagai kategori, mulai dari ibu hamil hingga penyandang disabilitas berat.
Untuk ibu hamil dan masa nifas, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp750.000 per tahap atau total Rp3.000.000 per tahun. Balita usia 0-6 tahun juga mendapatkan bantuan serupa.
Sementara itu, bantuan pendidikan berjenjang diberikan mulai dari tingkat SD sebesar Rp225.000 per tahap, SMP Rp375.000 per tahap, hingga SMA Rp500.000 per tahap.
Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan perhatian khusus dengan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan, dimulai dari Januari hingga Desember 2025.
Untuk tahap pertama, pencairan diperkirakan akan dimulai pada pertengahan hingga akhir Februari 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas program bantuan sosial.
"Kaidah dalam melakukan efisiensi adalah tidak mengganggu pelayanan publik," ujar Gus Ipul.
Ini tercermin dari postur anggaran Kemensos tahun 2025 yang mencapai Rp79,588 triliun, dengan mayoritas dana dialokasikan untuk Program Perlindungan Sosial.
Dengan data yang lebih akurat dan sistem penyaluran yang lebih baik, diharapkan program ini dapat membantu lebih banyak keluarga.*
