Gubernur Lukas Enembe Dikasih Rp500 T Tapi Rakyatnya Tetap Miskin
- ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua
Bandung – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berterus terang berang melihat kemajuan lamban di Papua karena perilaku korup sejumlah pejabatnya. Padahal, katanya, pemerintah pusat menggelontorkan dana Otonomi Khusus sejak tahun 2001 mencapai lebih dari seribu triliun rupiah tetapi rakyatnya tetap miskin.
Dalam masa pemerintahan Gubernur Lukas Enembe saja, sejak tahun 2013 sampai sekarang, kata Mahfud, dana Otonomi Khusus untuk Papua mencapai Rp 500 triliun. Tetapi, dana itu nyaris tidak berbentuk apa pun untuk kesejahteraan masyarakat Papua. "Rakyatnya tetap miskin, pejabatnya foya-foya," ujarnya kepada wartawan di Malang, Jawa Timur, Jumat, 23 September 2022.
Selama ini pembangunan insfrastuktur di Papua seperti jalan tol, menurut Mahfud, bukan dikerjakan dengan dana Otsus tetapi dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat lewat anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
{{ photo_id=4974 }}
Papua menjadi daerah dengan jatah per penduduk cukup besar dari Pemerintah Pusat dibandingkan daerah lain di Indonesia, katanya. Jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua sebesar Rp 14,7 juta per penduduk.
Di Papua Barat Rp 10,2 juta per penduduk. Sementara Kalimantan Timur, provinsi kaya raya, sumbangannya cuma Rp 4,9 juta per kepala penduduk, dan Nusa Tenggara Timur Rp 4,2 juta per penduduk.
"Jadi, Papua itu bahwa negara telah menurunkan uang tetapi rakyatnya gitu-gitu aja. Oleh sebab itu, kita ambil korupsinya. Jadi, jangan main-main, ini penegakan hukum; kalau negara ini ingin baik maka hukumnya harus ditegakkan," kata Mahfud.
