Heboh Soal Kasus Al Zaytun, Mahfud MD Minta Masyarakat Bedakan Kaitan Hukum dan Politik

Viva Bandung – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md menyebutkan, kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun berbahaya di tahun politik. 

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat agar dapat membedakan mana kasus yang berkaitan dengan hukum dan mana kasus yang berkaitan dengan politik. 

“Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi,” kata Mahfud, dalam keterangan resmi, Jumat (23/6/2023).

Meski begitu, Mahfud mengaku akan bekerja dengan baik agar menyelesaikan polemik dengan cepat. Bahkan dia memastikan pada pekan depan kasus ini sudah dapat dikomunikasikan dengan beberapa kementerian dan lembaga. 

“Insyaallah pekan depan kita sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya,” tutur dia. 

Oleh karena itu, perlu melakukan kajian lebih mendalam agar tidak sembarangan menyelesaikan kasus yang telah banyak merugikan banyak orang ini.

“Saya sebagai Menko Polhukam masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di pesantren ini. 

Halaman Selanjutnya

Rapat Eselon I Lintas Kementerian dan Lembaga di Kemenko Polhukam dengan penjelasan dari MUI, sudah dilakukan Rabu (21/6/2023) kemarin,” pungkasnya.