Buntut Undang Anies Baswedan, Acara Diskusi di Gedung Indonesia Menggugat Dibatalkan Pemprov Jabar

Jika praktik pembatalan, penjegalan, pelarangan, pembubaran, dan sikap ketidakadilan ini terus dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar, maka komponen masyarakat sipil yang pro demokrasi akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintah provinsi, termasuk PJ Gubernur Jawa Barat, dalam memastikan keadilan bagi warga yang melakukan kegiatan politik kebangsaan sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita.