Buntut Undang Anies Baswedan, Acara Diskusi di Gedung Indonesia Menggugat Dibatalkan Pemprov Jabar

Oleh karena itu, panitia tetap akan melaksanakan acara sesuai rencana. Kyai Maman menegaskan bahwa upaya pembatalan ini jelas-jelas merupakan tindakan menghalang-halangi, represif, dan tidak adil terhadap salah satu pilihan rakyat dalam menyampaikan aspirasi politik mereka, dalam hal ini calon presiden Anies Baswedan.



Anies Baswedan

Photo :

• Mata Najwa

Menurut pandangan Kyai Maman, terbukti bahwa terjadi penurunan indeks demokrasi di Indonesia, dan Pemerintah Daerah Jawa Barat, dalam hal ini Pemerintah Daerah Jawa Barat, merupakan aktor utama dalam merusak nilai-nilai demokrasi dan bersikap sewenang-wenang dalam pilihan politik rakyat di Indonesia saat ini.

Seharusnya Pemerintah Provinsi Jabar dapat bersikap adil dan netral dalam situasi politik yang sedang berkembang saat ini. Terlebih lagi, pada waktu yang sama dan di fasilitas yang sama-sama dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jabar, yaitu Gedung Youth Center Komplek Sarana Olahraga (SOR) Arcamanik, salah satu partai mengadakan kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Umum partai politik tersebut.

Selain SOR Arcamanik, Gedung Merdeka yang juga dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, beberapa bulan yang lalu juga digunakan oleh salah satu partai bahkan untuk acara politik dan dihadiri oleh Gubernur Jabar saat itu.



Bey Machmudin

Photo :

• Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Hal yang sama terjadi di Lapangan Tegalega, Monumen Perjuangan Jawa Barat (Monju), bahkan jalan Diponegoro depan Gedung Sate sering ditutup dan digunakan untuk kegiatan politik.

Halaman Selanjutnya

Jika praktik pembatalan, penjegalan, pelarangan, pembubaran, dan sikap ketidakadilan ini terus dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabar, maka komponen masyarakat sipil yang pro demokrasi akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintah provinsi, termasuk PJ Gubernur Jawa Barat, dalam memastikan keadilan bagi warga yang melakukan kegiatan politik kebangsaan sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita.