Forum Anti Korupsi Nasional Desak Mendagri Copot Sekda Aceh
- Istimewa
"KPK harus menerima laporan masyarakat untuk memeriksa Sekda Bustamai, agar terang benderang," ungkap Akril.
"Inilah buruknya kelakuan Sekda yang terjadi selama ini, hingga menyebabkan mosi tak percaya dari rakyat dan DPRA yang pada akhirnya muncul rekomendasi untuk copot Sekda,” pungkasnya.
Diketahui, Sekda Aceh diduga terlibat skandal Appendiks Jilid II. Ia melarang SPKA melakukan rasionalisasi APBA untuk jatah program pokok pikiran (Pokir) DPRA.
Bustami melalui suratnya nomor: 900.1.1/1071 tanggal 25 Januari 2024 perihal tindak lanjut hasil evaluasi RAPBA TA 2024 mengatakan, bahwa rasionalisasi anggaran tidak dapat dilakukan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan sumber dana terikat (DAU) seperti insentif fiskal, DBH Sawit, DBH CHT, DBH DR, Hibah, dan kegiatan pokok-pokok pikiran.
Surat itu memperlihatkan bahwa Sekda Aceh sebagai Ketua TAPA bermaksud mengamankan penambahan anggaran Pokir Dewan yang awalnya hanya sekitar Rp 400 miliar menjadi Rp 1,2 triliun.
