Jaringan Aktivis Nusantara Kritik Konstruktif Kebijakan Hilirisasi Batu Bara Menteri ESDM
- VIVA.co.id
Komitmen Terhadap Emisi Nol Bersih 2060
Dalam pernyataannya, Romadhon menekankan bahwa kebijakan hilirisasi batu bara harus tetap selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.
"Kami mengingatkan bahwa batu bara, bahkan dalam bentuk hilirisasi, tetap menghasilkan emisi karbon. Gasifikasi batu bara menjadi DME (Dimethyl Ether) memang bisa mengurangi impor LPG, tetapi itu bukan solusi bagi tantangan perubahan iklim yang kita hadapi. Pemerintah harus serius dalam mempercepat transisi menuju energi terbarukan," kata Romadhon.
Romadhon juga menambahkan bahwa hilirisasi batu bara hanya boleh dilihat sebagai langkah sementara, bukan sebagai solusi permanen untuk energi nasional.
"Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan batu bara. Pemerintah harus memiliki roadmap yang jelas untuk mengurangi produksi batu bara dan mulai beralih ke energi bersih seperti surya, angin, dan hidro. Ini bukan hanya tentang masa depan lingkungan, tetapi juga tentang daya saing Indonesia di kancah internasional," ujarnya.
Lebih jauh, Ketua Jaringan Aktivis Nusantara juga meminta agar setiap kebijakan hilirisasi batu bara dilaksanakan dengan transparansi dan tata kelola yang baik. Romadhon menegaskan bahwa proses penambangan dan hilirisasi harus memperhatikan standar lingkungan yang ketat serta keterlibatan masyarakat lokal.
"Kami meminta pemerintah, terutama Menteri Bahlil, untuk memastikan bahwa hilirisasi ini tidak hanya sekadar meningkatkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses ini sangat penting, dan standar lingkungan harus dijaga agar dampak negatif terhadap alam bisa diminimalisir," tegas Romadhon.
